Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggelindingkan kata monarki tentang Yogyakarta, dinilai sebagian kalangan untuk menghapus sebutan istimewa terhadap provinsi yang banyak memiliki nilai sejarah.
Namun hal itu ditepis Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Menurut dia, Yogyakarta tetap sebagai provinsi istiwewa dan merupakan daerah khusus yang tidak bisa dipisahkan dengan Indonesia.
"Subtansi bahwa keistimewaan Yogyakarta harus diakui, karena itu bagian sejarah sekaligus kontekstualisasi dengan perkembangan demokrasi modern," kata Anas usai melantik pengurus DPD Demokrat Riau di Hotel Labersa, Kampar, Selasa (30/12/2010).
Menurut mantan Ketua PB HMI ini, pernyataan SBY jangan terlalu dipolemikkan dan seharusnya itu dijadikan persatuan, nilai sejarah Jogja yang kental dengan budaya demokrasi. "Jadi bagaimana kita mengawinkan faktor kesejarahan yang penting itu untuk penataan dan pembangunan demokrasi yang modern seperti saat ini," jelas Anas.
Dia melanjutkan, RUU Keistimewaan Kota Gudek itu tentunya ada yang pro dan kontra. "Saya kira wacana yang berkembang sekarang bagian dari pengayaan gagasan, pikiran agar UU DIY itu makin lengkap mengikuti perkembangan zaman," imbuhnya
(okezone.com)
hahahaaaaa... kwek2....
BalasHapus